Published On: 03/06/2013

Mutasi Pejabat Kolaka Dinilai Arogansi Kekuasaan

Sabaruddin Labamba Mutasi Pejabat Kolaka Dinilai Arogansi Kekuasaan

Sabaruddin Labamba

KOLAKA, Beritakendari.com-Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Sabaruddin Labamba menilai mutasi besar-besaran pejabat dilingkup Pemkab Kolaka yang hingga kini menimbulkan polemik, sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan arogansi Plt. Bupati Kolaka. “Saya menilai Plt. Bupati Kolaka ini sangat sewenang-wenang dan arogan,”ujar Sabaruddin, di Kolaka, Sabtu (1/6).

Menurutnya, Plt. Bupati Kolaka, Amir Sahaka dalam mengambil kebijakan harus melihat sejauhmana kewenangan yang melekat pada jabatannya karena ada rambu-rambu dan aturan yang harus dijalankan. Namun kata dia, yang terjadi saat ini adalah sebuah pelanggaran sebab sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 49 tahun 2008, dalam pasal 132A, Plt. Bupati dilarang melakukan mutasi pegawai, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Sementara dalam surat Mendagri nomor 820/2038/SJ, tertanggal 24 April 2013 dengan tegas melarang adanya non job dari jabatan sebagaimana ketentuan perundang undangan. Begitupun dalam edaran Mendagri untuk tidak melakukan mutasi jabatan menjelang 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilukada.

“Kenapa saya katakan demikian, karena hal ini berkaitan dengan tugas saya selaku Wakil Ketua DPRD Sultra yang memiliki tugas mengontrol sistem pemerintahan yang ada di Sultra,” jelasnya.

Seharusnya kata dia, dalam melakukan mutasi dilakukan pada kondisi yang tepat, apakah terjadi kekosongan jabatan atau ada yang tidak bisa lagi menjalankan tugas karena sakit-sakitan. Plt. Bupati dalam melakukan mutasi harus melihat dampak sosial apalagi ada yang dilanggar, sebab sebelumnya Gubernur Sultra saat memberikan sambutan pada penyerahan surat Plt. Bupati kepada Amir Sahaka menyampaikan untuk berhati-hati dalam memutuskan sesuatu yang sifatnya strategis.

Ditanya apakah dalam mutasi yang menonjobkan para pejabat merupakan keinginan gubernur sebagaimana anggapan massa saat melakukan aksi, dengan tegas Sabaruddin menjawab bahwa pendapat itu merupakan sebuah kekeliruan. “Sebagai orang dekat Nur Alam, justru gubernur menginginkan bagaimana birokrasi berjalan dengan bagus dan sama sekali tidak ada interpensi dari gubernur, justru yang diharapkan supaya melakukan mutasi yang dianggap perlu,” tegasnya.

Bahkan Sabaruddin menilai mutasi yang dilakukan oleh Plt. Bupati seolah-olah membentuk tim sukses dari birokrasi yang akan membantunya dalam Pilkada Kolaka. Mutasi sangat jelas kearah politik karena pada mobil pribadi pejabat yang dilantik dibuat stiker dengan foto Amir Sahaka sebagai calon Bupati Kolaka dan bukan Plt. Bupati Kolaka.

“Diperlukan kearifan bagi Plt. Bupati Kolaka. Kita berharap ini semua dijadikan pelajaran dan semoga Pilkada kedepan siapapun yang menjadi Bupati tidak melakukan politik balas dendam. Begitupun kepada PNS diminta untuk tidak berpolitik, karena akan membahayakan karir mereka,” imbuhnya.

Kalau ada PNS yang akan membawa masalah ini ke PTUN, sebaiknya dihindari apalagi PTUN tidak ada eksekusinya, tapi sebaiknya PNS melaporkan ke Mendagri karena adanya surat mereka yang tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya, begitupun kepada DPRD seharusnya mengontrol kebijakan ini. “Tapi kalau mau ke PTUN silakan saja,” tandasnya. (BK)

Pencarian Terkait:

92 queries in 0.415 seconds.