Published On: 28/05/2013

Polemik Mutasi Menajam, Baperjakat Kolaka Didesak Terbitkan Pembatalan

29 Mei ft Kolaka Polemik Mutasi Menajam, Baperjakat Kolaka Didesak Terbitkan Pembatalan

Suasana saat hearing ratusan pejabat non aktif di DPRD Kolaka

KOLAKA, Beritakendari.com-Polemik seputar mutasi pejabat secara besar-besaran di lingkup Pemda Kolaka, Sulawesi Tenggara kian menajam. Pasca unjukrasa ratusan pejabat non job sehari sebelumnya, Komisi I DPRD Kolaka langsung bertindak. Lembaga legislatif itu mendesak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) setempat agar membatalkan mutasi yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kolaka, Amir Sahaka. Sikap dewan itu dikeluarkan saat hearing bersama para pejabat non job dan sejumlah pejabat Pemda di DPRD Kolaka Selasa (28/5).

Suasana hearing yang dipimpin Ketua Komisi I, Hj. Rahmatia dan Wakil Ketua Komisi I, Suardi Pato sempat alot dan memanas, apalagi muncul kemarahan para pejabat non job karena ketua Baperjakat yang juga Sekda Kolaka, Poitu Murtopo tidak hadir dan memilih kegiatan lain, sementara Kepala BKD Subardin, Kepala Inspektorat Atim Bioko dan Asisten III Gunawan tidak bisa berkutik setelah menerima kritikan, bahkan beberapa kali terdengar pukulan meja dari para pejabat non job yang menandai kekesalan mereka.

Situasi memanas mulai terjadi saat Subardin mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa berkomentar terkait kebijakan mutasi itu dan kapasitasnya hanya sebatas mendengarkan dan melaporkan hasil hearing kepada pimpinan. Begitupun saat diminta untuk menghubungi Sekda ternyata berada di luar jangkauan. Sementara Ketua Komisi I yang juga menghubungi Sekda ternyata tidak diangkat. Bahkan para pejabat juga sangat marah ketika Subardin Cs tidak bisa memperlihatkan data proses mutasi yang dilakukan. Akibatnya hearing diskorsing sambil menunggu kedatangan Sekda, namun setelah menunggu beberapa lama Sekda tidak juga hadir dan hearing pun dilanjutkan.

Awalnya, Hj. Rahmatia beberapa kali mengharapkan agar pertemuan diskorsing sambil menunggu kedatangan Sekda sampai besok, namun para pejabat bersikeras meminta agar dewan segera menyelesaikan persoalan tersebut karena persoalan ini dinilai luar biasa. Akhinya Suardi Pato mengambil keputusan dengan mengeluarkan rekomendasi yang kemudian ditandatangani Hj. Rahmatia, Suardi Pato, Hj. Andi Merya Nur, Anwar Anas dan Anang Juniaprida.

Ada empat poin dalam rekomendasi dewan itu. Pertama, Bapejakat Pemkab Kolaka tidak dapat memperlihatkan bukti kongkrit terkait dengan mutasi yang dilakukan. Kedua, Komisi I mendesak Baperjakat untuk membatalkan mutasi yang dilakukan oleh Baperjakat Kabupaten Kolaka karena dinilai cacat hukum dan tidak sesuai surat edaran Mendagri. Ketiga, Komisi I akan melakuan konsultasi ke Depdagri sebagai penguatan penolakan mutasi. Keempat, Komisi I memberikan teguran keras kepada Sekda Kolaka atas ketidakhadirannya dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Dalam kesempatan itu, secara bergantian baik Muh. Bakri, Rais Galu, Ruhaedin Djamaluddin, Arman Wahab, Bahrun Hanise, Hamiruddin, Azikin dan lainnya mengungkapkan penolakannya pada mutasi jilid I dan II yang dilakukan Plt. Bupati Kolaka karena dinilai cacat hukum dan tidak sesuai peraturan kepegawaian. Berbagai pelanggaran mereka kemukakan, diantaranya adanya kepala sekolah yang diangkat menjadi camat, termasuk adanya pejabat yang diangat tanpa melalui pertimbangan Baperjakat. (BK)

92 queries in 0.481 seconds.